“MENGEROYOK” KEMISKINAN DI NTB

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 akan fokus menggarap program pembangunan yang menjadi prioritas yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bappeda NTB menyatakan bahwa saat ini terdapat 500 dari 995 desa tertinggal di NTB yang akan “dikeroyok” pembangunannya. Program penanggulangan kemiskinan terutama yang dimulai dari desa sangat perlu lebih digiatkan lagi terlebih kesenjangan antara daerah perkotaan dengan desa hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Untuk itu istilah “keroyok” dalam menjalankan program penanggulangan desa tertinggal sangatlah tepat. Hal ini karena permasalahan kemiskinan merupaka persoalan yang cukup kompleks dan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Menurut data yang disadur dari laman BPS NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05 persen). Jika dilihat dalam periode Maret 2017 – September 2017, jumlah penduduk miskin berkurang 45,66 ribu orang (1,02 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,44 persen untuk perkotaan dan 75,73 persen untuk perdesaan.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menunjukkan prevalensi kurang gizi (underweight) di provinsi NTB sebesar 30,5 % dan pada Riskesdas 2013 menurun menjadi 25,7%. Angka stunting (pendek) juga mengalami penurunan dari 48,3% (2010) menjadi 45,3% (2013). Sedangkan Wasting (kurus)menurun dari 13,9 % (2007) menjadi 11,9 % (2010). Kekurangan gizi pada ibu hamil masih cukup tinggi. Angka anemia gizi ibu hamil tercatat 77,01 % (2002) dan turun menjadi 56,5 % pada 2013. Sementara itu, prevalensi KEK (Kekurangan Energi Kronik) sebesar 12,4 % (2007).

Pendidikan yang memadai merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang bijak untuk masa depan yang baik namun, karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi di NTB telah menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB masih bertahan pada posisi 30 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.  IPM Provinsi NTB pada tahun 2016 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM dari dari 65,19 tahun 2015 menjadi 65,81 pada tahun 2016.  Atau meningkat dengan pertumbuhan  0,95 persen setahun,  sementara IPM  Nasional tumbuh sebesar 0,91 persen (BPS NTB, 2017). Di NTB, pertumbuhan IPM tertinnggi 2015-2015 yakni Kabupaten Lombok Utara (1,78 persen), menyusul Kabupaten Sumbawa (1,53 persen) dan Lombok Barat (1,44 persen). Sementara pertumbuhan IPM terendah 2015-2016 adalah Kabupaten Bima (1,06 persen), Kota Bima (0,33 persen) dan Lombok Tengah (0,77 persen). Lainnya tumbuh sedang

Masih rendahnya kualitas SDM di daerah ini telah menyebabkan tingginya masalah pernikahan dini yang sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat di provinsi NTB. Survei BPS tahun 2013 menunjukkan rata-rata angka lama sekolah di NTB masih berkisar pada 7,20 tahun. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah masih belum dapat mengatasi kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan karena belum tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas sehingga, masyarakat NTB masih menjadi kantong TKI di Indonesia. Data Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hingga September 2017 tercatat jumlah TKI asal NTB berjumlah 23.859 orang, terbanyak berasal dari Lombok Tengah 6.917 orang.

Kompleksnya masalah penanganan kemiskinan ini sehingga memang wajar apabila Pemprov NTB harus mengeroyok program penanggulangannya ditambah lagi dengan peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Selama ini program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan masih lebih dominan pada program yang bersifat konsumtif padahal disisi lain penanggulangan kemiskinan pada aspek produksi harus lebih didorong lagi yaitu melalui pemberian intensif yang lebih besar ketika berhasil naik kelas daripada bantuan yang diberikan.

Berbicara masalah penanggulangan desa miskin/desa tertinggal di Provinsi NTB dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa. Pertumbuhan ekonomi NTB masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan. Khusus untuk sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB NTB Tahun 2015 sejumlah 20,95 persen (NTB Dalam Angka, 2017). Jadi, kalau melihat kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di NTB, potensi ini harusnya dapat dimaksimalkan pengembangannya dalam upaya program penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi prioritas pembangunan 2019-2023. Pengembangan komoditi pertanian di NTB saat ini hanya fokus pada Padi, Jagung, dan Kedelai saja sehingga, fokus sektor pertanian NTB hanya berkutat pada tiga komoditi itu saja.

Pengembangan pembangunan desa dengan berbasiskan pada kawasan komoditi perlu digerakkan. Salah satu contohnya adalah pengembangan kawasan desa dengan berbasis pengembangan komoditi buah Nanas yang ada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Peluang pengembangan dan penambahan nilai ekonomi sangat terbuka karena potensi yang sangat besar. Pengembangannya dapat melalui penerapan teknologi pengolahan makanan yang sudah sangat berkembang seperti dodol, selai, kerepek, sirup, dan masih banyak jenis-jenis olahan yang berbahan dasar buah Nanas.

Melalui pengembangan kawasan perdesaan yang berbasiskan komoditi akan menggairahkan industri rumahan yang pada akhirnya akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Pengembangan ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas gizi masyarakat, semakin tingginya tingkat pendidikan, menurunkan angka pernikahan dini yang selama ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan serta masih banyak lagi sisi positif dari penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Untuk menekan angka kemiskinan di NTB dapat di laksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih pro poor planning and budgeting, sehingga dapat menuju kemandirian masyarakat yang madani. Penanggulangan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang dan terstruktur adalah melalui program ekonomi yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Mayoritas penduduk NTB yang yang bergantung pada pertanian yang merupakan basis sumber daya alam. Pengembangan ekonomi pada tingkat lokal diharapkan akan mampu membuka kembali daya saing daerah yang kapasitasnya saat ini sudah tidak dapat menampung populasi pedesaan. Dengan menciptakan ekonomi lokal, kapasitas produksi daerah dapat dikembangkan.

Untuk itu, pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014 Bab 10). Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Akhirnya, semoga dengan ikhtiar Pemprov NTB yang akan “mengeroyok” 500 desa miskin di NTB yang termuat dalam RPJMD NTB 2019-2023 dapat berjalan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Kata kuncinya adalah program penanggulangan kemiskinan yang akan dijalankan harus terintegrasi terprogram, jelas dan fokus menyelesaikan kemiskinan perorang yang tinggi. Pemda harus fokus menyelesaikan permasalahan ini melalui integrasi program antar OPD.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *